Suheri : Syariah Knowledge

Zakat Bisa Mengurangi Penghasilan Kena Pajak July 12, 2011

Bagaimana caranya agar bukti pembayaran zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak ?

Syaratnya : Zakat tersebut harus dibayarkan kepada amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan Bukti pembayaran zakat paling sedikit memuat informasi (ini merupakan syarat kumulatif) :

Nama lengkap Wajib Pajak dan NPWP pembayar, Jumlah & tanggal pembayaran dan Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.  Kumulatif artinya ke-tiga syarat tersebut harus terpenuhi di bukti pembayaran pajak yang kita lampirkan dalam SPT Tahunan. Ditambah validasi petugas bank jika pembayaran melalui transfer bank atau tanda tangan petugas badan amil zakat jika pembayaran secara langsung. (Peraturan Dirjen Pajak No.PER-6/PJ/2011, 21 Maret 2011)  sumber : http://finance.detik.com/read/2011/07/12/103847/1679376/9/daftar-aturan-pajak-baru?f990101mainnews

Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah June 27, 2011

Oleh :
Suheri, MSi *)

1. 1 Kebutuhan

Pengetahuan peserta Dana Pensiun terkait dengan investasi semakin hari menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perbankkan dalam berinvestasi turut memberikan andil dalam hal ini, selain sosialisasi yang secara terus-menerus dari Dana Pensiun kepada para pesertanya.
Terkait dengan hal ini, tidak sedikit di antara peserta yang tidak hanya mempertanyakan hasil pengembangan yang mereka peroleh atas dana pensiunnya, melainkan mulai mempertanyakan apakah dana yang diinvestasikan tersebut sesuai dengan syariah atau tidak. Bahkan ada di antaranya yang ketika mengetahui bahwa hasil investasi tahun 2009 yang diberikan Dana Pensiun mendekati 50 % pun tidak membuat mereka puas, karena yang lebih penting adalah bila diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah sebagai syarat utamanya.
Telah adanya bank syariah, asuransi syariah, bank cutody syariah, penggadaian syariah, reksadana syariah, sukuk, dan berbagai intrumen syariah lainnya, membuat peserta merasa tidak nyaman jika dana pensiunnya tidak dikelola secara syariah pula.
Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi semua pihak yang berkecimpung dalam dunia Dana Pensiun untuk mengakomodasi kebutuhan yang bagi sebagian peserta sudah tidak bisa dikategorikan darurat lagi, dan bertentangan dengan nilai yang tercantum dalam firman Allah yang melarang maisir dan riba (surat Al-Baqarah ayat 275), yaitu:
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
Banyaknya entitas yang terlibat untuk mewujudkan dana pensiun berdasarkan prinsip syaraih ini, menjadikan hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji dan dicarikan jalan keluarnya. Berikut adalah beberapa pemikiran bagaimana Program Pensiun Berdasarkan Prinsip syariah ini bisa diwujudkan.

1. 2 Iuran Peserta dan Perusahaan

Iuran dana Pensiun dapat dari perusahaan saja, dari peserta saja, atau dari peserta dan dari perusahaan. Untuk Manfaat Pasti, Dana yang berasal dari perusahaan dapat dikategorikan sebagai janji (akad waad) dari perusahaan kepada peserta dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang tercantum dalam ikatan (akad) di mana perusahaan akan memenuhi jumlah tertentu pada saat peserta pensiun, sesuai dengan nilai variabel yang dimiliki perserta pada saat peserta pensiun. Apabila jumlah iuran yang sudah disetorkan dihitung bisa tidak mencukupi, maka perusahaan dapat saja menambahkan setoran (iuran normal maupun iuran tambahan), walaupun dihitungnya dengan asumsi bunga teknis. Karena perhitungan menggunakan bunga teknis hanyalah pendekatan untuk memperkirakan berapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh perusahaan mengantisipasi hasil pengembangan (bagi hasil) dan kenaikan gaji peserta untuk memenuhi janjinya dengan menambah iuran. Dan ini bisa dimisalkan dengan penggunaan timbangan, di mana timbangan adalah alat, yang penting adalah zat yang ditimbang maupun proses memperolehnya halal.
Sementara untuk iuran pasti, perusahaan juga dapat menjanjikan kepada peserta bahwa iuran tersebut akan menjadi milik peserta jika peserta mememnuhi ketentuan yang dituangkan dalam ikatan (akad), misal masa kepesertaan. Sedangkan selanjutnya akan menjadi hak peserta sampai peserta berhenti atau pensiun.

1. 3 Akad Untuk Menginvestasikan Dana

Dana peserta yang disetorkan ke dana pensiun, akan diinvestasikan oleh Dana Pensiun. Untuk menginvestasikan dana tersebut, peserta menggunakan akad wakalah kepada Dana Pensiun, yang berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-dhamah), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dari Wakalah di antaranya wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama (dalam hal ini peserta) kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini Dana Pensiun) yang hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan (yaitu menginvestasikan sesuai dengan ketentuan investasi Dana Pensiun yang diketahui oleh Peserta pada saat akad ditandatangani), maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

1. 4 Lembaga terkait dalam Pengelolaan Berdasarkan Syariah

Semua dana yang diterima Dana Pensiun, harus diinvestasikan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad Wakalah. Sedangkan pengelolaannya harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan syar’i. Adapun hal-hal yang perlu menjadikan perhatian sehubungan dengan lembaga yang terkait sebagai berikut:

1.4.1 Bank.

Semua rekening Dana Pensiun harus pada bank syariah. Demikian juga jika dilakukan penempatan dana pada bank harus menggunakan produk perbankan syariah.

1.4.2 Manajer Investasi

Dengan manajer investasi, pengelola menggunakan akad tijaroh (jasa pengelolaan), di mana manajer investasi akan mendapatkan fee atas dana yang dikelola. Dana tersebut harus diinvestasikan di instrumen syariah, baik berupa SBSN, sukuk, saham-saham syariah, reksadana syariah, maupun instrumen lainnnya yang diperkenankan oleh PMP 199/2008 yang sudah sesuai dengan syariah. Dan dalam mengelola dana tersebut ketentuan investasi sesuai dengan akad yang mengikat manajer investasi, di mana seluruh instrumen yang disepakati harus instrumen yang syariah dan dikelola sesuai dengan syariah. Sedangkan dana cash yang belum diinvestasikan oleh manajer investasi juga harus dimasukkan ke dalam instrumen syariah di bank syariah.

1.4.3 Bank Custody

Dalam menggunakan jasa titipan, dana pensiun yang berlandaskan syariah juga menggunakan Bank Custody Syariah. Di Indonesia sudah terdapat beberapa bank Custody yang menggunakan prinsip syariah. Dana Pensiun berlandaskan Syariah menggunakan Bank Custody Shariah sebagai lembaga jasa titipan.

1. 5 Pembayaran Manfaat Pensiun

Pembayaran Manfaat Pensiun, tergantung Dana Pensiunnya, ada yang secara lump sum ada pula yang dibayarkan secara bulanan (oleh dana pensiun atau melalui anuitas). Untuk pembayaran secara lump sum, tidak ada perbedaan dengan praktek dana pensiun yang bukan berlandaskan syariah. Namun Untuk Dana Pensiun yang melakukan Pembayaran manfaat Pensiun bulanan, dana peserta yang telah memasuki usia pensiun dapat dimasukkan ke dalam kelompok dana Tabarru (dana tolong menolong), yang selanjutnya dana tersebut dikelola sesuai dengan syariah, seperti pengelolaan asuransi syariah. Sementara untuk pembayaran melalui anuitas, dana dipindahkan ke asuransi anuitas yang berlandaskan syariah. Jika belum ada anuitas yang berlandaskan syariah, maka untuk kondisi ini, dianggap masih darurat, di mana dana peserta masih dapat diperkenankan untuk dipindahkan ke anuitas yang tidak berlandaskan syariah, dan ini tentunya jadi tugas rumah bagi para praktisi asuransi syariah untuk menyediakan asuransi anuitas yang berlandaskan syariah.

1. 6 Bagaiamana cara mengakomodasinya dalam Regulasi

Untuk menjamin terselenggaranya praktek pengelolaan secara syariah, pada dana pensiun syariah diperlukan lembaga pengawas seperti pada institusi perbankan, asuransi, dan multifinance, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini akan menjadi pengawas atas praktek yang dijalankan oleh Dana Pensiun syariah sehingga tetap sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.
Selain itu dibutuhkan beberapa aturan yang perlu diatur agar Dana Pensiun Syariah dapat tumbuh. Secara legal diperlukan payung hukum, yaitu dengan menambahkan pasal yang mengakomodasi keberadaan institusi Dana Pensiun yang berlandaskan syariah dalam UU tentang Dana Pensiun. Dan dalam pasal tersebut perlu ditambahkan bahwa Institutsi ini dapat berdiri sendiri atau merupakan suatu kelompok di antara beberapa kelompok pengolaan dana pada institusi dana Pensiun yang sudah ada, khususnya bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja. Salah satu dari kelompok ini dipergunakan untuk mengakomodiasi dana peserta yang dananya ingin dikelola secara syariah. Cara ini diperlukan bagi peserta yang menginginkan dana pensiunnya dieklola secara syariah, namum untuk membentuk dana pensiun yang baru sulit dilakukan oleh pendiri. Dalam hal ini konsep ”pool of fund” diubah menjadi sistem ”cluster”, di mana peserta dapat memilih di awal apakah danan pensiunnya akan dikelola berlandaskan prinsip syariah atau tetap dengan cara sebelumnya. Sementara bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, akan lebih mudah dilaksanakan dengan menawarkan pilihan pengelolaan dana yang sesuai syariah bagi pesertanya, selanjutnya mengikuti cara seperti yang dibahas di atas.
Adapun peraturan teknis lainnya, selain memperlajari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, baik tentang investasi, asuransi, maupun perbankan, dapat juga didiskusikan lebih lanjut dengan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syaraih Nasional untuk Dana Pensiun tersebut.
Dana Pensiun berdasakan prinsip syariah dengan pengalaman yang ada pada Bank syariah, asuransi syaraih, dan investasi syariah, didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional, terlepas dari regulasi yang menjadi payung atas keberadaannya pada UU tentang Dana Pensiun, pada dasarnya sudah dapat dipraktekkan oleh dana pensiun yang baru atau yang sudah lama berdiri selama dalam sistem tata kelolanya turut menjadikan pengelolaan syariah sebagai garis pengelolaan Dana Pensiunnya. Mulai dari saat penerimaan peserta, penerimaan iuran, pengelolaan dana, pembayaran manfaat pensiun dan penggunaan lembaga manajer investasi, serta penerima titipan (custody), dituangkan dalam akad yang jelas dan sesuai, serta dikelola mengikuti aturan-aturan yang sesaui dengan syariah. Jika masih terdapat sebagian hal yang belum ada praktek syariahnya (seperti anuitas), hal ini tidak akan menjadi penghambat untuk melakukannya selama terus diupayakan jalan keluar sehingga suatu saat keluar dari situasi darurat atas hal tersebut, tanpa perlu menunggu bagian-bagian yang belum ada tersebut.
Semoga wacana ini membuka wawasan baru dan menjadi pembahasan untuk dijadikan pemikiran untuk terselenggaranya Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.